Kementerian Serakah, Pembangunan Desa Terbengkalai

AKHIR-akhir ini masyarakat dibingungkan terkait berita perebutan wewenang dalam pembangunan Desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Hal ini tentu saja sangat berdampak negatif dan menghambat pembangunan desa yang menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia.

Padahal sudah sangat jelas Keppres 165 No 2014 bahwa Urusan desa itu diurus oleh Menteri Desa. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa adalah wewenang Kementerian Desa. Jadi segala pelaksanaan urusan yang terkait pembangunan desa itu adalah wewenang Kementerian Desa bukan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu UU No 16 tentang desa juga sudah jelas menetapkan bahwa yang berhak mengatur dan juga mengimplementasikan UU tersebut adalah Menteri Desa bukan Mendagri. Menteri Dalam Negeri seharusnya Legowo menyerahkan semua urusan terkait desa kepada Menteri Desa, karena itu sudah sesuai dengan tugas dibentuknya Menteri Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa tidak boleh dilakukan oleh dua kementerian, karena apabila kedua kementerian tersebut tetap sama-sama diberi wewenang dalam menangani desa, sudah pasti akan saling tumpang tindih dalam memberi kebijakan sehingga pelaksanaan UU Desa akan tersendat.

Pak Jokowi tentu dalam hal ini harus secepat mungkin mengambil sikap yang tegas dan jelas, karena jika dibiarkan seperti ini terus persoalan ini tidak akan selesai dan dikhawatirkan pelaksanaan UU Desa akan terbengkalai dan ujung ujungnya masyarakat yang akan menanggung dampak negatifnya. Oleh karena itu pak Jokowi harus segera memberi pernyataan bahwa segala urusan desa adalah wewenang Kementerian Desa agar semua program pembangunan desa bisa segera terealisai dengan baik.

Mari bersama sama membangun bangsa ini, jangan lihat apa partai kita, apa suku kita, dan apa agama kita, tetapi lihatlah kita sebagai warga Indonesia yang bersama sama ingin memajukan pembangunan di Indonesia. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang telah tertanam dalam jati diri kita semua wajib di implementasikan untuk terciptanya rakyat sejahtera dan saling membantu dalam pembagunan ini.

Saya berharap masalah ini segera terselesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa tersakiti antara kementerian satu dengan kementerian yang lainnya. Singkirkan ego sektoral. Mari kita bersama sama membangun Indonesia lebih baik lagi, karena kita adalah satu Satu Bangsa Indonesia.

 

* Zainal Muid (zainalmuid104@gmail.com)

Aktifis PMII Cabang Ciputat/ Pemerhati Sosial

Ciputat Timur. Tangerang Selatan

Reviews

  • 8
  • 7
  • 6
  • 8
  • 8
  • 7.4

    Score




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *