Gemasaba Sulsel Soroti Peran Lembaga Survei

MAKASSAR – Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) PKB Sulsel menghelat Dialog Kebangsaan dengan tema “Quick Count; Uji Statistik Dalam Sistem Demokrasi Bangsa” di Makassar, Rabu, 13 April 2016.

Dialog yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut menghadirkan pembicara, Direktur Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer, Staff Ahli Bawaslu RI 2012-2014, Harry Yulianto, Koordinator JPPR Sulsel Zulfikarnain, Wartawan Senior, AS Kambie. Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid, Akademisi YPUP, Syarief Dienan Yahya, dipandu moderator dari peneliti LKPMP, Suherman Kasim.

Dalam dialog tersebut, Koordinator JPPR Sulsel, Zulfikarnain mengulas terkait proses demokrasi dan kaitannya dengan statistik terapan, yakni hitung cepat. Menurut dia, lembaga survei saat ini harus juga memegang etika dan kredibilitas.

Hal ini, lantaran lembaga survei tak hanya terbatas sekadar menjajaki opini publik, tetapi lebih jauh lagi, dapat mengarahkan opini publik. “Lembaga survei yang ada di Indonesia itu lahir dari industri, padahal sejarah quick count itu lahir dari gerakan sosial di Philifina yang ingin memberi perimbangan informasi terhadap hasil perhitungan resmi pemilihan presiden,” kata Zulfikarnain.

Berkaca dari hasil pemilihan presiden 2014 lalu, dimana ada lembaga yang dianggap memberi data hitung cepat yang jauh dari hasil resmi KPU RI, Iapun berharap, kedepannya, negara memiliki alat kontrol, sehingga lembaga survei senatiasa dapat memberikan data valid kepada masyarakat, dan tidak berfungsi semata menggiring opini.

Diapun meminta lembaga-lembaga yang dianggap memebrikan data yang kurang tepat dapat diberi sanksi, dan ditindak.agar tidak terjadi kembali di masa mendatang  “Makanya, perlu ada asosiasi yang menindak. Bisa seperti sepakbola ada yang dilarang tampil dalam jangka tertentu karena melanggar,” jelasnya.

Harry menimpali, lembaga survei memang memiliki metodologi dalam melakukan hitung cepat. Namun, jauh di atas persoalan metodologi, kredibilitas dan etika menjadi hal yang utama yang harus dipegang lembaga survei. ”Dalam kegiatan survei hitung cepat, kredibilitas lembaga survei sangat dipertaruhkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur CRC, Herman Heizer menyampaikan sebagai lembaga survei, mesti memberikan data apa-adanya. Terkait dengan hasil quick count Pilpres 2014 lalu yang berbeda. Herman menilai, hal itu bisa saja disebabkan oleh pengambilan sampel.

“Untuk pengambilan sampel ini, memang tidak bisa disalahkan. Namun, yang pasti harus proporsional. Lembaga boleh salah, tapi tak boleh bohong, itu penekanannya,” ujar peneliti ini.

Dirinyapun menontohkan, data lembaga survei, dapat ditelesuri, bisa dilakukan mulai dari data TPS dan data relawan serta nomor teleponnya. “Kalau quick count, pasti punya data ini,” tegasnya..

Dienan, dosen pengampu mata kuliah Ilmu statistik YPUP-Makassar, lebih banyak menjelaskan terkait sejarah quick count. “Kami ingin menyampaikan proses keilmuannya berjalan secara benar. Sebab kita tahu ilmu statistik sangat digunakan dan sangat erat kaitanya dengan proses rekruitmen kepemimpinan,” lugasnya.

Wartawan Senior, AS Kambie yang diminta memberi tanggapan, menyatakan, saat sekarang ini terjadi revolusi teknologi informasi, revolusi juga terjadi di politik, kini politisi yang ingin menjadi calon kepala daerah, tidak hanya mencari parpol, tapi juga mencari lembaga survei.

Selain itu, Kambie menjelaskan, lembaga survei sangat bersinergi dengan media, terkait pemberitaan dan juga sebagai alat kontrol penghitungan suara, tentu hitung cepat menjadi informasi penyeimbang bagi KPU.

“Dengan hasil hitung cepat, maka adanya oknum politisi yang ingin mengubah hasil suara, dapat diminimalisr, “tandasnya

Dialog kebangsaan ini, merupakan agenda rutin yang dihelat oleh Gemasaba Sulsel, Banom PKB ini menjadi ujung tombak partai dalam menyampaian pendidikan politik di tengah-tengah pemuda dan mahasiswa.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *