Gemasaba Bicara PP No.59 Tahun 2016

Jakarta- Diskusi yang diadakan Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPN GEMASABA) di Kantor DPP PKB (Rabu, 21-12-2016) dengan tema “Asing di Negeri Kita” sangat menarik dan dihadiri banyak peserta. Diskusi ini terkait  Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang didirikan Warga Negara Asing (WNA).

Heru Widodo selaku ketua DPN Gemasaba menegaskan PP ini dinilai masih banyak kekurangannya, karena selain untuk memperketat pendirian ormas Asing yang ada di Indonesia, PP ini seharusnya juga bisa mengekang peredaran asset-asset asing yang ada.

“PP ini seharusnya juga bisa mengekang pergerakan asing yang ada di Indonesia baik dari perekonomian maupun dari segi asset yang ada. Sebagaimana yang kita tahu kepemikan aset-aset yang ada di Indonesia justru banyak dimiliki warga asing hal ini sungguh ironis “ujar heru.

“Kalau peredaran asset-asset perekonomian ini tidak dibatasi, dikhawatirkan pedagang-pedagang kecil masyarakat kita akan semakin tersungkur” lanjut Heru.

Dwi Winarno salah satu pemateri dalam diskusi ini juga menegaskan bahwa warga asing yang menanam modal di Indonesia seharusnya juga diberi kewajiban seperti halnya di Singapura.

“Singapura meskipun Negara kecil, tetapi disana warga asing yang menanam modal di beri kewajiban untuk ikut wajib militer, seharusnya di Indonesia juga demikian” ujar Dwi Winarno

PP No. 59 ini selain untuk mengekang pergerakan ormas asing yang ada di Indonesia seharusnya juga bisa meningkatkan mutu perekonomian rakyat kecil dari perdagang asing.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *