FULL DAY SCHOOL, KETUM GEMASABA NILAI ADA OKNUM YANG SENGAJA MELEMAHKAN PENDIDIDKAN AGAMA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa Heru Widodo menolak keras kebijakan Full Day School. Heru menilai kebijakan ini tidak tepat jika di terapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam (12/08/2017).

Hal ini didasarkan pada pendidikan yang membentuk karakter bangsa di Indonesia bukan sebatas pendidikan formal saja, akan tetapi masih ada pula pendidikan non formal seperti Taman pendidikan al-quran (TPQ) yang ada di masyarakat maupun di pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam pembentuk karakter bangsa.

“kebijakan Full Day School tidak tepat dilakukan di Indonesia karena akan mematikan kegiatan belajar di Pondok Pesantren dan juga TPQ yang dimulai setiap sore hari, “ ujar heru.

“Pondok pesantren dan TPQ sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia dan juga sebagai pembentuk karakter bangsa tidak boleh hilang begitu saja, “lanjut heru.

Heru menilai ada oknum yang sengaja ingin melemahkan pendidikan agama dengan menerapkan kebijakan Full Day School. “Taman Pendidikan Qur’an(TPQ) yang banyak diikuti oleh siswa-siswa dasar kini terancam tiada, dan waktu para siswa nantinya hanya dihabiskan disekolah yang tak jelas pendidikan agamanya, hal ini pasti ada oknum yang sengaja ingin melemahkan pendidikan agama,”ujar Heru.

Dari pada menerapkan kebijakan Full Day School seharusnya pemerintah fokus terhadap fasilitas-fasilitas dan bangunan sekolah yang sampai saat ini kurang di lirik pemerintah. Nyatanya masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak pakai di berbagai wilayah Indonesia.

“Didaerah-daerah sekolah banyak yang kekurangan sarana dan prasarana seperti lokal (kelas)., sehingga itu untuk mencukupi pendidikan  terkadang waktu sekolah dibagi menjadi dua, kalau pagi kelas digunakan untuk SD/MI dan kalau sore digunakan SMP/MTs, tentu FDS tidak bisa diterapkan.”. jelasnya.

Kebijakan Full Day School juga akan memberatkan siswa yang perekonomiannya kurang mampu dimana mereka harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.

“tidak sedikit dari para siswa setelah bersekolah mereka membantu orang tuanya berkebun maupun bekerja serabutan guna mencukupi perekonomian keluarga, “ ujar heru.

Ketum Gemasaba sangat menyayangkan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang enggan berdialog terbuka dengan masyarakat, “pemerintah seharusnya berdialog terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum menerapkan sebuah kebijakan, apalagi kebijakan itu menyangkut pendidikan anak,” pungkas Heru.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *