Catatan Akhir Tahun, PKB Minta Pemerintah Tinjau Harga BBM Dan Listrik

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, tahun 2015 merupakan periode yang tidak mudah bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja dalam menjalankan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi.

“Lebih dari setahun, sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal memberi pengaruh dan aksentuasi pada perekonomian nasional dan menjadi ujian cukup berat bagi kondisi perekonomian nasional,” kata Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh 9, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Untuk itu, tegas Cak Imin, pemerintah perlu pula meninjau ulang kebijakan harga BBM dan listrik yang dilepas pada mekanisme pasar. Harga minyak internasional saat ini cenderung rendah, namun kebijakan harga BBM yang ditetapkan masih cenderung tinggi.

Selain itu, tarif listrik dengan tegangan rendah juga berangsur naik. Kondisi itu tentu semakin menambah tekanan bagi daya beli masyarakat yang notabene menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait dengan daya beli, Cak Imin mengatakan PKB mendesak kepada pemerintah agar rencana menaikkan tarif listrik bagi tegangan 450-900 KV di tahun 2016 dibatalkan. Pemerintah telah menggunakan skema penyesuaian tarif yang didasarkan pada mekanisme pasar semenjak awal tahun 2015.

Namun demikian, secara khusus bagi para pelanggan listrik dengan tegangan 450-900 KV perlu tetap diberikan subsidi mengingat pelanggannya yang mayoritas rakyat menengah kebawah dan usaha mikro. Dengan demikian, diharapkan daya beli masyarakat akan tetap terjaga.
Cak Imin mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan saran kepada Kabinet Kerja dalam menghadapi perekonomi di 2016.

Secara umum pertumbuhan ekonomi di 2016 belum begitu menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi mayoritas masih akan mengandalkan daya internal yaitu tingkat konsumsi masyarakat. Komponen investasi yang diharapkan dari serangkaian Paket Kebijakan dinilai masih pada tahap moderat.

Selain itu, pada 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan dan kompetisi menarik investasi di kalangan Negara ASEAN semakin meningkat. Komponen belanja pemerintah juga diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini mengingat kemampuan penerimaan fiskal yang masih terbatas untuk dapat mendorong belanja pemerintah. Sedangkan daya eksternal yang tercermin dari ekspor-impor dinilai masih lemah. Harga komoditas unggulan ekspor diperkirakan masih tetap pada level yang rendah, sedangkan kebutuhan impor bahan baku dan modal masih tetap tinggi.

Sumber : www.dpp.pkb.or.id




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *